Sosialisasikan Penggunaan DAK Tahun 2019, BKKBN Libatkan Tiga Kementerian

DENPASAR, BKKBN Bali
Ratusan perwakilan OPD KB dan Perwakilan BKKBN Provinsi dari 12 provinsi Regional III (Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) mengikuti “Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Regional Wilayah III Tahun Anggaran 2019” di Grand Inna Bali Beach, Rabu (6/2) malam. Untuk memaksimalkan kegiatan, tiga narasumber lintas kementerian didaulat sebagai narasumber dalam acara yang akan digelar hingga Jumat (8/2) hari ini.
Sekretaris Utama BKKBN Pusat, H Nofrijal, SP, MA kepada awak media menyatakan, pada tahun anggaran 2019 memang terjadi penurunan anggaran yang cukup siginifikan, hingga mencapai Rp 1,7 triliun. “Sekarang kita hanya dialokasikan Rp 3,7 triliun, itupun Rp 2,1 triliun sampai Rp 2,2 triliunnya habis untuk menggaji SDM, temasuk penyuluh KB.Jadi yang bisa kita gunakan untuk operasional dan penyediaan peralatan kerja hanya sekitar Rp1,6 triliun sampai Rp 1,7 triliun saja,” katanya.
Namu, ia menegaskan pihaknya tidak pesimis dalam bekerja, sebab ada kenaikan DAK yang dapat mendukung percepatan Program KKBPK di kabupaten kota. “Dana transfer daerah jumlahnya meningkat dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,6 triliun, Rp 600 miliar diantaranya untuk pengadaan fisik, dan Rp 1,9 sampai Rp 2 triliun untuk non fisik pada tiga bagian pokok, yakni untuk membiayai balai penyuluhan, anggaran Kampung KB di setiap kecamatan, dan penyaluran alat kontrasepsi dari gudang di kabupaten ke pasien atau ke fasilitas pelayanan di kecamatan, maupun di bidan-bidan praktek mandiri, maupun semua fasilitas yang berjejaring dengan BPJS,” katanya.
Untuk itu, diharapkan anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik di setiap provinsi. Terkait dengan evaluasi penggunaan DAK tahun sebelumnya, ia mengamati ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebihi mendalam ke depan, terutama soal pertanggungjawaban dan realisasinya di lapangan. “Untuk itulah kita akan hadirkan tiga narasumber, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Bapenas,” pungkas Nofrijal.
Ketua Penyelenggara yang juga merupakan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, Catur Sentana menyatakan, acara tersebut memang ditujukan untuk penyebarluasan informasi petunjuk operasional penggunaan DAK fisik subbidang KB, serta petunjuk teknis penggunaan BOKB tahun 2019.
“Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan cakupan DAK Subbidang KB tahun anggaran 2018 melalui laporan pelaksanaan DAK Subbidang KB Fisik dan non Fisik di dalam aplikasi Morena. Melalui ini diharapkan juga diharapkan dapat dikoordinasikan pengelolaan dan evaluasi pemanfaatan DAK Subbidang KB Fisik dan Non Fisik tahun 2018,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kadis Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Putra menilai kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk dapat menjalankan dan meningkatkan peran penerima dan pengelola DAK subbidang KB tahun 2019.
“Peningkatan anggaran SAK Subbidang KB fisik dan nonfisik menunjukkan komitmen pemerintah pusat yang diimbangi pemerintah daerah melalui efektivitas, efesiensi, dan transparansi dalam pemanfaatan anggaran DAK di wilayah masing-masing. Ini penting untuk mendukung tercapainya angka TFR sebesar 2,28 pada akhir 2019 dan sebesar 2,1 pada akhir 2025,” ucapnya.