Pers Wajib Edukasi Persoalan Kependudukan

DENPASAR, BKKBN BALI – Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki posisi sentral dalam mengedukasi masyarakat. Pada bidang kependudukan, pers turut memiliki tanggung jawab sosial memberi pencerahan soal Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Namun, pasca Reformasi pemberitaan pers pada program KKBPK diamati mengalami kemunduran. Isu-isu kependudukan maupun keluarga berencana kalah dibandingkan isu-isu korupsi, hukum, maupun politik.

“Sejak era Reformasi, informasi pemberitaan Keluarga Berencana (KB) memang sedikit tenggelam, karena kita (pers) lebih asyik pada pemberitaan dengan tema-tema seksis seperti tema korupsi dan hukum, juga politik, sehingga (tema kependudukan) tertutupi,” ungkap Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), IGMB Dwikora Putra, di sela-sela kegiatan Pertemuan Kelompoak Kerja Advokasi Program KKBPK 2019 yang digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Bali di Kantor BKKBN Bali, Denpasar, Selasa (26/3).

Menyadari hal tersebut, ia berharap pers dapat menyajikan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tapi juga edukatif. Pers hendaknya mampui memberikan pembelajaran kepada masayarakat agar mampu merencanalan keluarganya. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan dapat bermuara pada pemahaman membentuk keluarga yang sejahtera. “Pers  jangan hanya membuat berita straight news, tapi hendaknya lebih dalam, feature misalnya, atau in depth news, sampai pada artikel. Jangan terlena pada isu yang seksi, tapi kembali pada fungsi pers. Bagaimana bertangungjawab mengedukasi masyarakat,” ucapnya.

Menimbang data yang menyatakan 58 persen penduduk Bali merupakan kalangan milenial, pendidikan pada program kependudukan juga sangat perlu digencarkan. Jika milenial yang banyak ini tidak bisa dimanajemen dengan benar, ditakutkan akan berpotensi mengakibatkan ledakan penduduk.

Bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia juga dinilai dapat terancam. Dalam hal ini, kuantitas penduduk produktif yang tinggi bisa jadi tidak sebanding dengan kualitas yang didapatkan. “Permasalahan ini juga terkait pada kebijakan pemerintah, yang tidak memberikan porsi yang cukup di bidang anggaran. Ke depan fokus ke bidang kependudukan juga perlu, disamping di bidang kesehatan dan pendidikan yang mendapat fokus besar pemerintah saat ini,” tambahnya.

Hal senada dinyatakan Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Catur Sentana. Membandingkan pemberitaan-pemberitan sebelum Reformasi, saat ini pemberitaan Program KKBPK dinilai telah mengalami stagnasi, baik di media cetak, elektronik, maupun online.

“Intinya kita ingin menyebarluaskan kembali, menggaungkan kembali Program KKBPK yang selama ini telah mengalami stagnasi. Sehingga, masyarakat kita bisa mendapat informasi yuang optimal, bagaimana merencanakan keluarga dengan baik,” katanya.

Melalui asupan informasi yang baik, dia berharap masyarakt dapat menyadari perencanaan keluarga yang baik. Termasuk upaya menyiapkan keluarga yang baik, dan mewujudkan keluarga berkualitas. “Untuk itu, kami juga meminta dukungan dari berbagai sektor termasuk dari pers, bagiamana pers bisa berperan memberikan informasi terkait program KKBPK sehingga gaungnya bisa dirasakan kembali. Harapkan kita bisa membangun keluarga yang berkualitas, sekali lagi Program KB ini bukan hanya soal kuantitas,” katanya dalam acara yang turut dihadiri kepala OPD KB kabupaten/kota, sejumlah awak media, dan PHDI Provinsi Bali dan PHDI kabupaten/kota.