FASILITASI DAN SINKRONISASI USULAN PERENCANAAN DAK SUB BIDANG KB TK PROVINSI

DENPASAR, BKKBN BALI

Bidang KB telah memperoleh dana alokasi khusus (DAK) selama lebih dari 10 tahun. Alokasi pagu DAK KB terus mengalami peningkatan sejak 2008 sampai dengan 2019, baik alokasi maupun jumlah kabupten dan kota sasarannya. Perkembangan ini membuktikan betapa besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tahun 2019 ini, total DAK Provinsi Bali sebesar 23,173 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 15% dari pagu tahun 2018 (20,168 milyar), yang terdiri dadi DAK fisik (5,2 milayr) dan DAK BOKB sebesar 14,9 milyar).

Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, Catur Sentana saat menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Usulan Perencanaan DAK Sub Bidang KB Tk Provinsi di Hotel Inna Sindu Sanur, Denpasar pada Senin, (29/4) kemarin.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019, juga forum untuk memfasilitasi usulan/perencanaan DAK Sub Bidang KB tahun 2020 di provinsi Bali.

Terkait pengusulan DAK tahun 2020, Catur Sentana menghimbau kepada Tim Pengendali DAK baik provinsi maupun kabupaten/kota agar didahuli dengan proses pemetaan kebutuhan oleh bidang terkait yang dituangkan dalam data basis DAK fisik.

“Jangan sampai apa yang sudah ada, itu diadakan kembali. Misal di setiap kabupaten/kota sudah mempunyai MUPEN, ya jangan mengusulkan pengadaan MUPEN lagi.” Ujar Catur Sentana.

Sesuai arahan dari BKKBN Pusat DAK Fisik Sub bidang KB tahun 2020 terbagi atas 2 hal, yaitu Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan KB dan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB.

Sementara Kabid Pemerintahan dan PembangunanManusia Bappeda Litang Provinsi Bali, IB Gede Wesnawa Putra, yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa capaian DAK di tahun 2018 kemarin sangat kecil, hal ini karena kabupaten/kota mengalami beberapa kendala, seperti menu DAK yang terlambat tayang  di e-catalog, terlambatnya proses lelang oleh ULP Pemda.

“Hal ini merupakan kendala teknis yang disebabkan karena kurangnya penyelesarasan antara pengelola DAK pusat, Provinsi dan Daerah. Sehingga di tahun ini Bappenas membuat aplikasi SIM Laras untuk mengatasi masah tersebut, sehingga terjadi sinkronisasi antara pengelola DAK di pusta, provinsi dan juga daerah” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 760 orang peserta yang terdiri dari kepala OPD-KB, Tim pengendali DAK Sub Bidang KB dan Bappeda Kabupaten/kota serta tim auditor dari Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.