Kepala BKKBN ajak Mitra kerja bersilaturahmi

Denpasar, BKKBN Bali

Dalam kunjungan kerja Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) ke Provinsi Bali, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mengadakan silaturahmi dengan sejumlah mitra kerja BKKBN di Denpasar, (8/8) malam kemarin.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah mitra kerja BKKBN, yang terdiri dari dari Koalisi Kependudukan, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indoensia (IPADI), Ikatan Dokter Indoensia (IDI), Ikatan Bidan Indoensia (IBI), Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS), Koalisi Kependudukan dan Dinas Kesehatan di Provinsi Bali. Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali beserta jajarannya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai momen perkenalan Kepala BKKBN yang baru dilantik pada 1 Juli 2019 lalu dengan mitra kerja yang bertujuan untuk sharing pengalaman dan juga meminta masukan kepada para mitra kerja terkait pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya di Provinsi Bali. “Kami dari BKKBN mohon masukan dan saran terkait dengan kebijakan daerah dalam pelaksanaan Program KKBPK ke depan ” Ujarnya.
Dalam silaturahminya tersebut, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa hal terkait dengan Bonus Demografi, rebranding program KKBPK yang dapat menyasar generasi millennial, kesepakatan ICPD yang fokus pada Hak-hak Kesehatan Reproduksi serta bagaimana prioritas penggarapan program KKBPK di Provinsi Bali terkait kebijakan pemerintah daerah tentang KB Krama Bali.

“Kampanye program KKBPK di Provinsi Bali, saat ini harus dilakukan dengan pendekatan melalui kesehatan reproduksi, dijelaskan mengenai efek samping pernikahan usia muda misalnya.” Ujar Hasto.
Lebih lanjut Kepala BKKBN, Hastio Wardoyo menegaskan kepada jajaran BKKBN Bali untuk melakukan pendataan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) Resiko Tinggi, PUS tidak terlayani KB (Unmet Need), PUS miskin. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kenaikan Angka Kamatian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) karena melahirkan.
“BKKBN Bali harus bekerja lebih keras dengan melakukan pendataan kepada Pasangan Usia Subur dengan kriteria tertentu, sehingga AKI dan AKB di provinsi Bali tidak naik, karena hal ini dapat mengurangi evaluasi kinerja daerah oleh Pusat”, lanjut Hasto.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ketut Suarjaya pada kesempatan itu menyampaikan beberapa capaian program kesehatan di provinsi Bali, di antaranya Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2018 mencapaian 35 dan sampai Agustus 2019 sudah mencapai angka 33. Sementara Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Bali dari tahun 2013-2018 menduduki perinngkat nomor 1 di Indonesia.
“Pengelolaan program di Bali harus ditekankan pada kualitas keluarga dengan fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana” Ujarnya.
Berbagai masukan disampaikan oleh para mitra kerja terkait pengelolaan Program KKBPK, salah satunya dari Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. Dr. I Gd Sudiana yang menyampaikan bahwa langkah yang diambil BKKBN Bali sudah sangat tepat, dengan mengedepankan tema Keluarga Berkualitas.
“Pengelolaan program sebaiknya lebih ditekankan pada anak suputra. Tidak ada gunanya banyak anak kalau tidak suputra. Seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi, usia pernikahan mulai naik diatas 20 tahun, dan PUS tidak mau direpotkan dengan banyak anak” Ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua IPADI daerah Bali, Dr. IGW Murjana Yasa bahwa berdasarkan observasi pada orang yang belum menikah dan akan menikah, sebagian besar pola pikir mereka tentang kepemilikan anak sudah berubah. Mereka masih mempertanyakan kesanggupan mereka sendiri untuk pembiayaan terhadap anak lebih dari 2.
Ketua Koalisi Kependudukan daerah Bali, Prof. Sudibia menyampaikan bahwa Bali akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2025, atau yang dikenal sebagai window opportunity. Menambah kelahiran artinya dapat menyebabkan tidak tercapainya bonus demografi sehingga tidak mencapai keluarga berkualitas.
“Perlu diperhatikan peningkatan kualitas manusia mulai dari dalam kandungan” Ujarnya.
Sementara IBI Provinsi Bali, Putu Sukarmini menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan program perlu lebih memperhatikan hak-hak reproduksi perempuan. Banyak PUS yang sudah tidak sanggup untuk tambah anak lagi memikirkan besarnya biaya pemenuhan kebutuhan anak.
Setelah silaturahmi dengan mitra kerja, Kepala BKKBN diagendakan akan melakukan silaturahmi dengan Gubernur Bali pada keesokan harinya.