BKKBN Provinsi Bali Menggelar Kegiatan Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi

DENPASAR – Dalam rangka menigkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis dampak kependudukan serta menjadikan hasil tersebut sebagai salah satu bahan/dasar pembuat kebijakan, perwakilan BKKBN provinsi Bali menggelar kegiatan seminar hasil analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi. Seminar ini diselenggarakan di Ruang Batukaru, Hotel Inna Shindu Beach  pada Selasa (08/10).

 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana dalam sabutannya sekaligus membuka seminar tersebut menyampaikan bahwa pertambahan jumlah penduduk ditentukan oleh tiga factor, yakni kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

 

“Saat ini jumlah penduduk di Provinsi Bali menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah 3.9 juta jiwa menjadi 4,2 juta jiwa penduduk  di tahun sekarang. Perubahan ini terjadi karena 3 faktor utama yaitu kelahiran yang meningkat dari sebelumnya 2,1 % menjadi 2,3%, tingkat kematian, dan juga migrasi penduduk bali yang ikut meningkat menjadi 11%” , Jelasnya.

 

Tingginya Jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. “ Akan menjadi positif jika penduduk yang besar mempunya kualitas yang bagus, sehingga kan menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan di berbagai sektor” tambah Sentana.

 

Meningkatnya fertilitas dalam upaya Ajeg Bali melalui isu KB Bali menjadi isu strategis yang berkembang di Provinsi Bali. Oleh sebab itu, informasi terkait gambaran dampak pengaturan kelahiran dan jumlah anak ideal diperlukan untuk pengetahuan masyarakat.  Namun, secara umum dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Bali  bekerjasama dengan CPHI FK terkait hal tersebut menemukan bahwa masyarakat saat sudah menyadari bahwa memiliki anak memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang untuk kualitas anak yang lebih baik .

 

Putu Ayu Indrayati, SE, MPH selaku peneliti CPHI FK UNUD menambahkan bahwa berbicara instruksi Gubernur Bali terkait KB Krama Bali (4 anak) ditanggapi berbeda oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa KB Krama Bali itu penting untuk melestarikan tradisi budaya Bali namun dalam melaksanakannya masih perlu pertimbangan terkait dengan kualitas Pendidikan dan berbagai hal lainnya.

 

Seminar ini dilanjutkan dengan penyampaian narasumber diantarantaranya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, CPHI Fak Kedokteran Universitas Udayana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kasubid ADK Provinsi Bali dan peserta yang hadir dalam seminar ini sebanyak 50 orang .