Wujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk, BKKBN Bali Gelar Workshop Perumusan Kebijakan Dampak Pengendalian Penduduk.

DENPASAR – Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar Workshop Perumusan Kebijakan Dampak Pengendalian Penduduk , Rabu (02/10) di Ruang Wacika Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali . Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan stakeholder terkait tentang tujuan program KKBPK dan perumusan kebijakan dampak pengendalian penduduk.
Workshop tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Setana. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa dinamika kependudukan dan proses pembangunan mempunyai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan, oleh karena itu aspek-aspek dinamika kependudukan harus menjadi bagian integral dari perumusan berbagai kebijakan , strategi dan program pembangunan yang efektif.
“Dinamika kependudukan dan proses pembangunan memiliki keterkaitan timbal balik sehingga aspek-aspek dinamika kependudukan harus menjadi bagian integral dari berbagai kebijakan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam pembangunan kependudukan ke dalam berbagai bidang yaitu pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk ”, Ujarnya.
Selain itu, beliau menambahkan bahwa dampak transisisi demografi, terutama ditandai dengan menurunnya angka kelahiran telah mengubah struktur umur penduduk Bali. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka kerja sama dengan mitra kerja di daerah menjadi hal yang penting.
“Untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan maka kerja sama dengan mitra kerja di daerah menjadi hal yang penting. Salah satu peran yang diharapkan dari mitra kerja di daerah adalah turut berperan aktif dalam pemetaan masalah-masalah kependudukan sehingga menghasilkan pembangunan manusia yang maksimal”, Ujarnya.
Adapun pendapat dari anggota koalisi kependudukan Provinsi Bali Drs.I Nyoman Dayuh Rimbawan.,MM selaku narasumber dalam kegiatan mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan muda atau kaum milenial masih perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikannya. Hal ini diliat bahwa banyaknya tingkat pengangguran berasal dari kalangan muda khususnya lulusan SMK sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi hal tersebut.
“ Tingkat pendidikan kaum muda dilihat dari perkembangan tahun 2017 hampir 50% masih berada pada tingkat pendidikan SLTP dan SMA , sehingga dalam hal bonus demografi perlu ada kerja keras dalam upaya meningkatkan pendidikan kaum muda di Provinsi Bali sehingga mereka menjadi lebih berkualitas dan bisa turut serta dalam kegiatan sosial ekonomi dan tentunya memiliki dampak yang besar bagi kualitas pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Bali”, Ujarnya .
Workshop perumusan kebijakan ini dihadiri sebanyak 30 peserta yang terdiri dari OPD KB Kab/Kota, BAPPEDA Lalitbang Kab/Kota , DPMP Kab/Kota, Disdukcapil dan KB Prov Bali, BAPPEDA Provinsi Bali serta DPMD Provinsi BALI. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemberian arahan dari berbagai narasumber salah satunya adalah Koalisi Kependudukan Provinsi Bali serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.