Kepala BKKBN Bali, Hasto Wardoyo sebagai pembicara dalam Forum Pemantapan Program KKBPK Bersama Mitra Kerja yang digelar Perwakilan BKKBN Bali

Bali Perlu Grand Design Pembangunan Kependudukan

DENPASAR, posbali.co.id- Bali menjadi salah satu provinsi paling awal yang menikmati bonus demografi. Terkait hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memandang Bali sangat tepat dijadikan pilot project grand design pembangunan kependudukan nasional.

Hal tersebut dinyatakan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam Forum Pemantapan Program KKBPK Bersama Mitra Kerja yang digelar di Kantor Perwakilan BKKBN Bali, Denpasar, Jumat (15/11). Dikatakannya, selama lima tahun terakhir bonus demografi di Bali sudah tampak, yang ditandai dengan keberhasilan pencapaian angka kelahiran total di angka 2,1 per wanita usia subur menurut data SDKI 2017.

“Kita memasuki masa transisi demografi, dimana penduduk kita memasuki usia bonus demografi, tapi memang tidak merata. Bali menjadi menarik, karena bonusnya lebih awal, tapi tentu saja akan meninggalkan (bonus demografi) lebih cepat. (Penduduk) Bali akan lebih cepat tua dibanding tempat lain,” katanya dalam kegiatan yang turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Catur Sentana.

Bertolak pada fakta tersebut, pihaknya memandang perlu digarap desain pembangunan penduduk baru. Ada orientasi atau fokus baru untuk sama-sama dipikirkan dalam penyusunan grand design kependudukan. “Gubernur Bali bagus, karena akan melakukan survei kependudukan. Sehingga ke depan saya merasa lebih penting untuk dilakukan inovasi karena seiring bergesernya angka demografi ini, kita juga perlu berubah, bukan sekadar memikirkan alat kontrasepsi, tapi mewujudkan keluarga yang benar-benar berkualitas,” ucap mantan Bupati Kulon Progo ini.

Dalam perumusan grand design kependudukan, diharapkan nantinya dapat dimasukkan rencana pusat unggulan keluarga bahagia (centre of excellence for family happiness). “Bali sudah saatnya ke sana, penduduk kualitas untuk Indonesia maju. Bagaimana bonus demografi ini dibarengi dengan peningkatan kualitas, jangan sampai banyak usia produktif, tetapi tidak berkualitas. Menjadi beban pembangunan,” katanya.

Secara mengkhusus, Kepala BKKBN yang berlatar dokter kandungan ini menyatakan pada prinsipnya mendukung Komitmen Nairobi, khususnya terkait unmetneed, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta mencegah gender based violence, khususnya kekerasan pada perempuan.

“Kematian ibu masih cukup tinggi di Bali. Pada Juli sudah ada 47, jadi saya kira itu tinggi. Jangan sampai di Bulan Desember dua kali lipat. Selain itu juga terkait angka kematian bayi dan stunting,” terangnya.

Menghadapi itu, jajarannya bersama pemerintah daerah akan turun dan bekerja lebih keras menurunkan angka kematian ibu dan bayi. “Caranya cari orang-orang yang berisiko tinggi, amankan biar tidak hamil dulu, misalnya yang ada penyakit jantung, kencing manis. Saya yakin Bali bisa jadi pilot project, sebab daerahnya terjangkau,” ucapnya.