BKKBN Kejar Target Pendataan Keluarga, Blank Spot Kendala di Perbukitan
BULELENG, BKKBN BALI
BKKBN terus menggenjot program Pendataan Keluarga untuk mencapai target secara Nasional sebesar 75 juta penduduk sebagai sasaran pendataan. Sedikit kendala dialami dalam pendataan tersebut yaitu blank spot atau daerah yang tidak terjangkau sinyal.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Agus P Proklamasi tidak menampik terkait permasalahan blank spot yang terjadi di beberapa kawasan Buleleng mengingat daerahnya yang sebagian besar dikelilingi perbukitan.
Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak tim IT baik pusat maupun Pemkab Buleleng. Demikian disampaikan Agus P Proklamasi usai “Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra Komisi IX DPR RI Tahun 2021”, Senin (3/5/2021) di Aula kantor Perbekel Desa Sangsit, Singaraja.
Proklamasi juga melakukan berbagai upaya untuk penanganan permasalahan tersebut demi tercapainya target yang sudah ditentukan. Pihaknya sudah mendapatkan solusi melalui sistem regional yang perlu dilakukan. Sehingga bagi petugas di lapangan harus melakukan pendataan dan tidak bisa melalui smartphone terlebih dahulu.
“Melalui formulir dulu, kalau lokasi ada sinyal baru dimasukan. Pemkab Buleleng juga membantu percetakan formulir sebanyak 167 lembar. Saya sangat apresiasi Bupati Buleleng memberikan percetakan untuk mendukung teman-teman secara langsung berkunjung,” pungkasnya.
Sementara Plt. Deputi Bid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Dr. Ir. Dwi Listyawardani MSc. Dip. Com., menyebut substansi kegitan ini tiada lain terkait pendataan keluarga dan penekanan kasus stunting di tanah air.
Sampai saat ini, lanjut Listyawardani, pendataan keluarga secara nasional targetnya sebanyak 75 juta penduduk, namun baru tercapai sekitar 27 juta keluarga yang masuk sistem data. Kegiatan ini juga diselipi dengan sosialisasi pencegahan Covid-19.
Hal ini akan terus digenjot mengingat ketertinggalan yang terjadi akibat permasalahan teknis seperti blank spot. “Termasuk di wilayah Buleleng banyak yang masuk blank spot terutama di wilayah pegunungan,” akunya. Setelah berkoordinasi dengan Pemda Buleleng, sebagian besar wilayahnya sudah terkumpul hampir 100 persen tinggal dientri saja.
Sementara Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengungkapkan, stunting merupakan program prioritas Presiden Jokowi karena secara Nasional stunting di Indonesia cukup tinggi. Sehingga, untuk di Bali sendiri kendati masih dibawah rata-rata nasional, namun cukup tinggi angka stuntingnya.
Mengingat, lanjut Kariyasa, stunting merupakan sesuatu permasalahan yang berbahaya bagi bangsa dan negara, maka perlu dilindungi dan diantisipasi bagi generisai muda agar tetap sehat. Hampir semua Kementerian menganggarkan dan memprogramkan penanganann stunting ini. Setelah melaksanakan rapat dengan pemerintah, harus ada yang mengkoordinir upaya penekanan stunting di masyarakat. Nah, sekarang sudah ditunjuk BKKBN sebagai koordinator dalam penanganan stunting. Sehingga nanti mudah memberikan reward.
“Kami di Komisi IX selalu mendukung kegiatan-kegiatan maupun program BKKBN demi suksesnya pelaksanaan tambahan sebagai koordinator masalah stunting,” pungkas politisi dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini.