Bupati Bangli siap Dukung Penurunan Stunting

Bangli, BKKBN Bali
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kabupaten Bangli merupakan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Bali 21,7% di tahun 2019, angka ini jauh di atas angka provinsi yang sudah mencapai 14,42%.
“Anak Pendek belum tentu Stunting, tetapi Anak Stunting pasti pendek.” Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih saat melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Bangli di Rumah Jabatan Bupati Bangli pada Senin (16/12).
Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Selanjutnya, dipengaruhi juga oleh pola asuh yang kurang baik terutama pada aspek perilaku, terutama pada praktek pemberian makan bagi bayi dan Balita. Selain itu, stunting juga dipengaruhi dengan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih.
“Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua (seorang ibu) maka, dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi
atau ibu dan anaknya”, Ujarnya
Terkait dengan hal itu, dr. Ni Luh Gede menyampaikan bahwa saat ini BKKBN yang telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penanganan Stunting oleh Presiden Jokowi melalui Perpres 72 tahun 2021, membuat inovasi dengan pengadaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di setiap desa. 1 (satu) Tim Pendamping Keluarga terdiri yang dari 3 orang, Bidan/Tenaga Kesehatan, Kader KB, Kader BKB ini bertugas untuk melakukan pendampingan kepada keluarga yang beresiko Stunting, di antaranya Calon Pengantin (Catin), Ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan keluarga yang mempunyai bayi 0-59 bulan.
“TPK ini akan memastikan bahwa program-program yang digelontorkan pemerintah telah sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran” tambahnya.
Pada kesempatan itu, dr. Luh De juga menyampaikan terkait kurangnya fasilitas Balai Penyuluhan di Kabupaten Bangli. Untuk itu pihaknya memohon dukungan Bupati untuk penyediaan lahan dalam pembangunan Balai Penyuluhan, di mana untuk dana pembangunanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Dari 4 kecamatan yang ada, baru 3 yang memiliki Balai Penyuluhan. Kec. Susut belum ada.” Ujarnya lagi.
Sementara Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dan wakilnya, I Wayan Diar menyambut baik program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Bangga Kencana, khusunya dalam percepatan penurunan Stunting. Pihaknya melalui Dinas KB siap bergerak dan membariskan jajarannya untuk ikut melaksanakan Program penurunan Stunting.
Terkait dengan Balai Penyuluhan, Sang Nyoman Sedana Artha siap melakukan koordinasi dengan Pemrintah Provinsi dalam hal penyediaan lahan. (AKIE)