Pengelola Program Bangga Kencana di Provinsi Bali perkuat Komitmen Bersama
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali memperkuat komitmen bersama pengelola program Bangga Kencana Kab/Kota se-Bali. Pertemuan ini diikuti oleh OPD KB Kab/Kota se Provinsi sebagai peserta, Deputi Direksi Wilayah Bali NTB dan NTT BPJS Kesehatan, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sebagai narasumber di Swiss Belresort Watu Jimbar, Denpasar pada Jumat (18/3).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S mengatakan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) membutuhkan inovasi cara kerja baru.
“Seperti yang kita ketahui target utama kita adalah bagaimana menurunkan angka stunting menjadi 14% secara nasional pada Tahun 2024. Walaupun di Provinsi Bali angka stunting adalah yang terendah (SSGI tahun 2021 sebesar 10,9%) di Indonesia namun sesuai himbauan Gubernur kalau bisa tidak ada kasus stunting di Provinsi Bali. Ini tugas kita bersama mari berinovasi lagi untuk mencapai target program” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, BKKBN Pusat untuk Tahun Anggaran 2022 ini telah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program Bangga Kencana dan Stunting melalui dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau BOKB. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S menghimbau agar pelaksanaan anggaran ini harus dikawal dengan baik.
“Pelaksanaan anggaran ini tentunya harus kita kawal bersama dengan baik, tepat guna dan akuntabel sehingga apa yang menjadi arahan dari Pimpinan pusat dapat terlaksana dengan baik” ujarnya.
dr. Luh de juga mengajak para pengelola program Bangga Kencana di Kab/Kota untuk segera melaksakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan seluruh Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Pemerintah.
“Harus segera melakukan kerja sama dengan seluruh rumah sakit, juga saya menghimbau untuk selalu berkoordinasi dengan bidan dan klinik agar para Ibu setelah persalinan bisa langsung dapat pelayanan KB MKJP. Kerjasama harus terus dilakukan karena kita tidak bisa bekerja sendiri”, jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penandatanangan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari lalu.