DPR Harap Pemda Tingkatkan Anggaran OPD KB
SINGARAJA-BKKBN Bali
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menyebut, anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah bidang Keluarga Berencana (OPD KB) masih kecil. Hal ini terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Karenanya, Kariyasa berharap pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota meningkatkan anggaran sebagai dukungan terhadap komitmen pemerintah pusat dalam menangani stunting di Tanah Air.
Pemerintah pusat, lanjut Kariyasa, sangat serius menangani stunting sampai Presiden Jokowi mengeluarkan perpres. Jadi semangat ini harus diikuti daerah-daerah karena Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan OPD KB di kabupaten/kota menjadi garda terdepan mengemban tugas berat ini.
Dikatakan tugas berat, karena angka prevalensi stunting di Indonesia sangat tinggi mencapai 24 persen lebih. “Artinya, satu dari empat anak Indonesia menderita stunting,” kata Kariyasa di sela Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (15/8).
Wakil rakyat yang kader PDI Perjuangan ini mengingatkan, jika prevalensi stunting tidak segera diturunkan, akan menancam stabilitas nasional. Anak-anak penderita stunting akan sakit-sakitan, bertubuh pendek dan tidak cerdas sehingga kalah bersaing. “Otomatis negara sangat terbebani,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, pihaknya bersama BKKBN terus kampanye ke puluhan titik di Bali. Legislator asal Busungbiu, Buleleng ini juga menyerahkan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
Direktur Teknologi Informasi dan Data BKKBN Mahyuzzar menyambut baik program kemitraan ini yang menyasar langsung masyarakat pedesaan. Menurutnya, hampir seluruh masyarakat sudah mulai memahami stunting sehingga kampanye jadi lebih mudah.
BKKBN, kata Mahyuzzar, berkolaborasi dengan seluruh kementerian terkait dan stakeholder karena sebagai permasalahan kompleks stunting memerlukan penanganan bersama.
“Kami juga akan memutakhirkan data kependudukan September ini,” kata Mahyuzzar, sembari mengapresiasi prevalensi stunting di Buleleng yang relatif kecil, 8 persen. Bahkan Buleleng diharapkan hadi kabupaten percontohan pencegahan stunting.
Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengajak jajarannya tidak terlena meski tingkat stunting Buleleng di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Bali. Yang menjadi atensi khusus adalah Kecamatan Seririt yang menyumbang stunting terbanyak se-Buleleng.
“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kami di Buleleng akan memaksimalkan stakeholder yang ada. Sekarang prevalensi kita 8 persen, tahun depan minimal 7 persen dan seterusnya hingga Buleleng zero stunting,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Perbekel Desa Gunung Sari Ketut Pastika mengungkapkan, di wilayahnya terakhir ditemukan kasus stunting lima tahun lalu. Setelahnya hingga kini sudah zero stunting.
Untuk itu, Pastika berharap, Gunung Sari terus dibina oleh BKKBN, Komisi IX, kepala daerah serta pejabat berwenang lainnya. “Meski kami di perbukitan, tapi asupan gizi masyarakat kami seimbang,” pungkasnya.